Sulitnya Menagih Janji Sang Presiden

Jakarta – Puluhan payung hitam terlihat berjajar di seberang Istana Merdeka, Minggu, 17 Oktober 2010. Di bawahnya berjajar foto dan poster-poster yang berisi sejumlah kasus yang……. pernah terjadi di Indonesia: Tragedi 1965, Peristiwa Tanjung Priok, penculikan aktivis, Peristiwa Trisaksi dan Semanggi, pembunuhan Munir dll.

Aksi yang dilakukan sejumlah aktivis HAM ini bertujuan untuk mengingatkan kalau pemerintah SBY-Boediono masih punya banyak pekerjaaan rumah yang belum dilaksanakan. Sekalipun setiap kali ketemu aktivis HAM atau momen lain, janji-janji penyelesaian kasus-kasus itu kerap terlontar.

“Aksi ini untuk mengingatkan pemerintah. Sebab selama ini mereka seperti orang pelupa. Mereka seolah lupa dengan janji-janji yang pernah terucap dan lupa untuk mengurus rakyatnya. Tapi yang harus mereka tahu, rakyat tidak pernah lupa,” ujar pakar komunikasi politik Effendi Gazali, yang ikut dalam aksi tersebut, Minggu (18/10/2010) kemarin

Dikatakan Gazali, pemerintah boleh lupa, tapi keluarga korban HAM dan masyarakat tidak bisa melupakan kasus-kasus kemanusian yang menimpa mereka. Mereka akan selalu mengenang peristiwa-peritiwa itu. Begitu juga langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk menanganinya.

Salah satu keluarga korban pelanggaran HAM yang sampai saat ini masih menanti janji-janji SBY adalah Suciwati, istri mendiang aktivis HAM, Munir. Selama 6 tahun SBY memimpin, kata Suciwati, kasus pembunuhan terhadap Munir belum juga terungkap. Para pelaku intelektualnya hingga saat ini masih berkeliaran dan hidup bebas.

Wajar kalau Suciwati yang telah menanti penyelesaian kasus ini selama 6 tahun menjadi kecewa berat. “SBY sebagai kepala negara tidak serius dalam menuntaskan sekaligus mengungkap pembunuh Munir. SBY sebagai presiden bukannya ingkar janji tetapi hanya memberikan pepesan kosong,” tegasnya saat dihubungi detikcom.

Karena tidak kunjung diselesaikan pemerintah, Suciwati pun giat melakukan road show ke sejumlah negara, termasuk badan dunia PBB. Ia berharap mungkin saja negara-negara sahabat atau PBB bisa mengingatkan pemerintah Indonesia yang dianggapnya sangat pelupa dengan janji-janjinya.

Suciwati adalah salah satu keluarga korban pelanggaran HAM yang hingga kini terus ngotot mencari keadilan. Orang lain yang terus meperjuangkan keadilan atas pelanggaran HAM juga dilakukan oleh Benny Biki, terkait dengan Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984.

Selama ini sejumlah kasus pelanggaran HAM, baik yang terjadi pada zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi, tidak pernah selesai dan terungkap. Perisitwa Tanjung Priok yang melibatkan sejumlah petinggi TNI (dulu ABRI) hingga kini tidak jelas. Jenderal-jenderal yang bertugas pada waktu itu (1984) tidak tersentuh hingga kini.

“Padahal bukti-bukti yang mengarah kepada para jenderal sudah terlihat. Tapi mereka masih bisa lolos,” ujar Benny Biki, adik kandung Amir Biki, korban kerusuhan Tanjung Priok,.

Sementara Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), menilai dalam Peristiwa Tanjung Priok, penegak hukum seolah menjustifikasi kalau kasus pelanggaran HAM tidak ada. Pasalnya para terdakwa yang berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM terlibat, justru dibebaskan. Misalnya Pranowo, mantan Komandan Polisi Militer Kodam V Jaya, dibebaskan pada persidangan yang digelar Agustus 2004.

Belum lagi beberapa petinggi TNI yang saat itu disebut-sebut terlibat, seperti mantan Presiden Soeharto, mantan Panglima TNI LB Moerdani, serta Try Sutrisno, yang saat itu menjabat sebagai Pangdam V Jaya.

“Dari rangkaian persidangan sebenarnya terlihat adanya sebuah tindakan pelanggaran HAM yang melibatkan sejumlah perwira. Tapi sayangnya dalam putusan akhir ada kesan kalau peristiwa Tanjung Priok bukan sebuah kasus pelanggaran HAM. Melainkan hanya kasus kerusuhan biasa,” ungkap Koordinator Kontras, Haris Azhar.

Menurut Haris, dalam catatan Kontras, ada sejumlah kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang belum tersentuh proses hukum. Sebut saja, kasus Tragedi 1965 yang menelan korban 1,5 juta orang, penembakan misterius (Petrus) 1982-1985 yang menelan korban 1.678 orang, Peristiwa Timtim, penerapan DOM Aceh 1976-1989, operasi militer di Papua, kasus dukun santet Banyuwangi 1998, kasus Marsinah 1995, dan kasus Bulukumba 2003.

Sementara kasus pelanggaran HAM yang macet dalam proses hukum, yaitu di tangan Kejagung dan Komnas HAM, seperti kasus Talangsari 1989, kasus 27 Juli 1996, kasus Penculikan Aktivis 1998, kerusuhan Mei 1998, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999.

Sayangnya lagi, kata Haris, pemerintah bukan hanya tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Pemerintahan SBY juga dianggap tidak peka terhadap perasaan keluarga korban, seperti memilih Timur Pradopo, orang yang diduga terlibat kasus Trisakti dan Semanggi, menjadi Kapolri.

Mandeknya penyelesaian kasus pelanggaran HAM ini menurut Haris disebabkan tidak seriusnya pemerintah. Dia menampik kalau kasus ini mandek karena ada kesepakatan-kesepakan di bawah tangan antara pemerintah dan aktivis HAM. “Kami melihat selama ini pertemuan SBY dengan sejumlah aktivis HAM hanya sekadar janji-janji,” pungkasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s